Endro S Yahman Minta Tiga Kementerian dan Lembaga Terdekat dengan Presiden Terobos Hambatan Komunikasi Lintas Kementerian

TERASPRINGSEWU. COM. JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI di Komisi II Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Presiden (KSP) sebagai lembaga negara terdekat dengan Presiden untuk menerobos persoalan-persoalan lintas kementerian.

Saat menggunakan hak bicaranya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP pada Kamis (02/06/2022) siang tadi, Endro Suswantoro Yahman menilai banyak persoalan-persoalan seperti persoalan pertanahan lintas kementerian yang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN semata. Karena itu perlu ada perintah Presiden kepada Kementerian dan Lembaga yang notabenenya merupakan Pembantu Presiden.

Baca Juga:   Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Pembangunan Waduk Way Sekampung di Pringswu

“Banyak sekali persoalan-persoalan pertanahan yang akar masalahnya bukan di Kementerian ATR/BPN, tapi lintas kementerian. Dan itu juga dipahami kita bersama. Kami minta, baik Mensekneg, Sekab, maupun KSP, agar persoalan- persoalan lintas kementerian ini bisa diselesaikan,” cetus politisi PDI Perjuangan kelahiran Pringsewu, Lampung ini.

Menurutnya, membiarkan suatu Kementerian ATR/BPN menyelesaikan persoalan pertanahan yang terkait kementerian-kementerian lain, adalah kesalahan metodologis yang fatal.

“Ini kesalahan metodologis yang fatal sehingga apa pun yang dikaji oleh Lembaga-lembaga pemerintah tidak bisa berjalan, diimplementasikan, di kementerian-kementerian yang ada,” cetus pria yang kerap disapa mas Endro ini.

Terkait itu, Endro Suswantoro Yahman meminta ketiga Lembaga negara tersebut untuk dapat membicarakan, memberi masukan kepada Presiden agar bisa memerintahkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara, para Menteri yang merupakan pembantu Presiden terebut, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lintas kementerian tersebut.

Baca Juga:   KPK dalam Melakukan Penyadapan, Penyitaan, dan Penggeledahan tidak Perlu Ijin Dewas

“Jadi karena ketiga kementerian dan Lembaga ini berbicara dengan Presiden supaya memerintahkan kementerian dan para Menteri yang merupakan para pembantu Presiden itu untuk menyelesaikan persoalan ini,” usulnya.

“Ini memang tidak bisa diselesaikan di Komisi II (sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN). Ada persoalan pertanahan yang terkait dengan KLHK, ada yang terkait dengan Kementerian BUMN, Instansi-instansi TNI/POLRI, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa ATR/BPN memerintahkan Mendagri untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang terkait dengan Kemendagri. Tidak bisa, karena kedudukannya dalam organisasi setara,” urainya lagi.

Baca Juga:   Sejumlah Pulau Dijual via Online, Ini Kata Kemendagri

Endro Suswantoro Yahman juga mengetengahkan persoalan situtasi kebhinekaan yang tidak kondusif padaha BPIP sudah melakukan kajian-kajian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada kementerian-kementerian terkait namun tidak berjalan karena hubungan kerjasama antar Lembaga negara yang setara dalam struktur organisasi kenegaraan.

“Ini tidak bisa ATR/BPN memerintahkan Mendagri untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang terkait dengan Kemendagri. Tidak bisa, karena kedudukannya dalam organisasi setara. Jadi, saran dari ketiga kementerian ini harus muncul sehingga Presiden bisa memerintahkan agar kementerian-kementerian yang memiliki masalah pertanahan dapat segera menyelesaikannya, agar rekomendasi-rekomendasi BPIP bisa berjalan,” pungkas Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
(Andoyo)