Hukum  

KEBIJAKAN FORMULASI PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER OLEH KEJAKSAAN RI DENGAN PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

TERASPRINGSEWU.COM.PRINGSEWU. – Kebijakan Formulasi Penanganan Perkara Pidana Militer Oleh Kejaksaan RI Dengan Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Oleh :
ARINTO KUSUMO,S.H.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum).

Eksistensi Peradilan Militer sangat penting di Indonesia, karena peranan lembaga Pengadilan idealnya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer telah memposisikan persoon militer sebagai subjek hukum dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sehingga tidak
berdampak pada timbulnya pelanggaran atas hak konstitusional dan kewenangan konstitusional siapapun juga, dengan demikian asas equality before the law sebagai salah satu ciri negara demokratis dapat terjamin dan terlaksana dengan baik di Indonesia.

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi Komando dan menjadi salah satu kewajiban komandan selaku pengambil keputusan. Hal tersebut menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas
kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya. Namun pada dasarnya bahwa penegakan hukum yang dijalankan pada Prajurit TNI tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan proses penegakan hukum di peradilan umum, dalam sistem peradilan militer tahapan – tahapan yang harus dilalui diantaranya : 1.Tahap penyidikan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM) atau Oditur Militer; 2.Tahap penuntutan oleh Oditur Militer; 3.Tahap persidangan oleh Hakim Pengadilan Militer;
4.Tahap eksekusi oleh Oditur Militer.

Sehubungan dengan hal tesebut, diketahui bahwa proses Penuntutan menjadi salah satu tahapan yang melekat sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana
di lingkungan militer. Lebih lanjut, secara konstitusional kedudukan Kejaksaan dalam sistem hukum pidana merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dengan berlakunya Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, akan tetapi khusus untuk Peradilan Militer, kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung hanya terbatas pada segi pengawasan,
meskipun secara organisatoris Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan. Keadaan inilah yang menimbulkan dualisme pandangan bahwa seolah-olah terdapat 2 (dua) lembaga penuntutan dalam peradilan militer, yakni Oditur Militer dan Jaksa.

Baca Juga:   Kasat Reskrim Polres Pringsewu Pastikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dilakukan Secara Profesional

Menyikapi hal tersebut, saat ini telah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan dasar konsideran berupa peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.

Keberadaan Peraturan Presiden RI tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang mana didalamnya memuat tentang pembentukan susunan organisasi Kejaksaan Agung dengan penambahan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dengan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 519A dan 519B yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 519 A
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan
dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
(2) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Pidana Militer;
(3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Pasal 519B
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519A ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
b. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
c. Penanganan perkara koneksitas;
d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh odituran dan penanganan perkara koneksitas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Baca Juga:   Polda Lampung Sita 1,7 Ton Pupuk Ilegal di Pringsewu

Kebijakan formulasi penanganan perkara pidana militer oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer dalam perspektif ius constitutum tentunya tidak dapat dipisahakan dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menentukan Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarkat, pemerintah dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki..Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab menurut saluran hirarki” adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara
organisatoris membawahi Oditur tersebut. Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.
Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Mendasar pada hal tersebut, maka pada prinsipnya Jaksa Agung memiliki
kewenangan atributif untuk melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai salah satu organ
Pemerintahan yang melaksanakan tugas dibidang Kekuasaan Kehakiman.
Keterkaitan tanggung jawab antara Oditur Militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang selaras dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana disebutkan bahwa “mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka Jaksa.Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”.

Baca Juga:   Kapal Sekar Tanjung 1 Dibakar di Perairan Tanggamus, Ini Kata Polda Lampung

Aspek tersebut secara yuridis telah memberikan legitimasi kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan perkara pidana di bidang militer, sehingga pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI merupakan bentuk ius constitutum di bidang penuntutan perkara tindak pidana militer. Hal ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi dan penguatan kelembagaan terkait proses penanganan perkara pidana di lingkungan militer dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturanbertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
Mendasar pada hal tersebut, maka pada prinsipnya Jaksa Agung memiliki
kewenangan atributif untuk melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai salah satu organ
Pemerintahan yang melaksanakan tugas dibidang Kekuasaan Kehakiman.
Keterkaitan tanggung jawab antara Oditur Militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang selaras dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana disebutkan bahwa “mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”.
Aspek tersebut secara yuridis telah memberikan legitimasi kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan perkara pidana di bidang militer, sehingga pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI merupakan bentuk ius constitutum
di bidang penuntutan perkara tindak pidana militer. Hal ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi dan penguatan kelembagaan terkait proses penanganan perkara pidana di lingkungan militer dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturnya.