Kursi Kasir Untuk Kursi Kepala Sekolah

  • Bagikan

TERASPRINGSEWU.Com – Dibuatnya aturan Pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah yang sudah diatur dengan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) sebenarnya akan mempermudah pihak sekolah untuk transparansi dan menghindari calo serta penyedia barang untuk mengutamakan kwalitas, sehingga juga akan mempengaruhi dan menunjang mutu pendidikan, ujar C.H.Ali dari People Watch Corruption (PWC).

Kami sangat menyayangkan di jaman transparasi seperti ini masih ada penyedia maupun oknum pejabat di diknas pendidikan Kabupaten Pringsewu yang masih memanfaatkan para kepala sekolah.

Seharusnya pihak Kepala Sekolah menolak jika untuk membayar tunai Kursi sebesar Rp 1.900.000, apalagi kursi yang disediakan tidak layak peruntukannya untuk kepala sekolah. kursi itu adalah kursi kasir yang di pasaran online harganya hanya sekitar Rp 450 ribu sampai dengan RP 500.000, namun para Kepala Sekolah di Kecamatan Gading Rejo diberi harga Rp 1. 900.000.

Baca Juga:   Kwarcab Pringsewu Persilakan Anggotanya Ikuti Seleksi Komponen Cadangan

People Watch Corruption meminta agar Kepala Dinas Pendidikan mengusut secara tuntas oknum bawahannya yang bermain, dan pihak kejaksaan bIsa melakukan tindak lanjut, agar oknum-oknum pejabat pada dinas pendidikan yang masih menggunakan pola jaman penjajahan dulu dibersihkan, ujar C.H.Ali.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Hipni, SE.MM, mengatakan, jika hal itu benar terjadi, maka secara aturan jelas salah, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa oleh satuan pendidikan, pada Bab 2 pasal 10 huruf c pada peraturan tersebut dinyatakan, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan, apa lagi jika yang melakukan menjabat pada dinas pendidikan. Ujarnya.

Baca Juga:   .Bustami Zainudiin Lantik Kepengurusan PJSI Kabupaten Pringsewu

Hipni, SE.MM, menegaskan, pembelian barang ke toko SIPLah hak dan wewenang sepenuhnya pihak sekolah, dan dibayar dengan sistem elektronik, sesuai harga yang tertera di toko SIPLah, jadi jika kepala sekolah di Kecamatan Gading Rejo membayar secara tunai jelas salah besar menyalahi aturan, apalagi dikondisikan oleh oknum dinas dan harga barang nilainya tidak wajar. Tegas Hipni

Kepala Inspektorat Kabupaten Pringsewu, M. Andi Purwanto, S.T,.M.T saat dikonfirmasi melalui Handphone celluler mengatakan, akan menindaklanjuti permasalahan ini, dan berharap kepada seluruh kepala sekolah maupun dewan guru jangan takut-takut jika ada oknum di dinas pendidikan masih ikut campur atau intervensi dalam pengadaan barang apa lagi jika di mark up. Ujar M.Andi Purwanto.S.T,.M.T(tim)

  • Bagikan