Warga Pringsewu Berpikir Ulang Akan Buat Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL

TERASPRINGSEWU.COM.PRINGSEWU – Mencuatnya keluhan warga tentang terhutang BPHTB yang tertera di Sertifikat yang di buat melalui Program PTSL ternyata tidak mempunyai nilai ekonomis dimasa pandemi covid-19 ini, berkelanjutan, warga yang akan membuat sertifikat ditahun 2022 ini berpikr ulang untuk membuat sertifikat tanah melalui program PTSL, dan beberapa wargapun rencana akan menarik berkas yang sudah masuk untuk membuat serifikat melalui PTSL, ujar S. Dewi warga Pagelaran kepada TERASPRINGSEWU.COM

Beripikir ulangnya warga dan akan menarik berkas nya, pasalnya di ketahui adanya BPHTP Terhutang tercantum pada sertifikat, diketahui beberapa warga ketika akan menjaminkan sertifikatnya di Bank dengan tujuan untuk modal usaha di masa pandemi ini, namun harus gigit jari, pihak Bank menolak mentah-mentah dengan alasan pada sertifikat tertera Terhutang BPHTBnya, hal ini dikatakan beberapa warga di beberapa kecamatan yang akan membuat sertifikat melalui BPHTBnya.

Baca Juga:   Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI.VI DIM 0424 Akan Kunjungi Ranting 07 Pringsewu

Diketahui PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Untuk kabupaten Pringsewu, di tahun 2022 ini akan ada pengadaan sertifikat sejumlah 9,5 ribu sertifikat melalui PTSL.
Diharapkan pada tahun 2025 nanti, seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat resmi.

Permasalahan Terhutang BPHTB yang ada pada sertifikat yang dibuat melalui PTSL ini mendapat respon dari Anggota Komisi II DPR RI, Ir. H. Endro Suswantoro. M. Si, dan akan dikomunikasikan serta dibawa di komisinya untuk pembahasan tindak lanjut.
Menurut Endro Yahman, BPHTB terhutang tersebut akan dibayar bila terjadi pemindahan hak (misal dijual). Kalau pinjam ke bank kok dianggap pemindahan hak?
Ini murni niat baik pemda saja ada tidaknya, Berarti Kabupaten Pringsewu, tidak memahami secara baik program Nasional PTSL yang merupakan program unggulan Presiden. Seharusnya kepala daerah memahami dan bisa selaras dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengamankan dengan memberi kepastian atas hak milik atas tanah rakyat, Sertifikat tanah tersebut dapat sebagai alat untuk mengakses perbank-an untuk pinjam permodalan secara maksimal agar menghindari rentenir. Ujar Endro Yahman Putra kelahiran Pringsewu (Andoyo)